Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat melakukan peninjauan langsung ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Benoa Cruise Terminal, dan Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang berlokasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Foto: Anne/nr

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengapresiasi kinerja Direktorat Bea Cukai Bali Nusa Tenggara (Bali-Nusra) dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik dan optimal. Hal itu disampaikan Wahyu dalam rangka Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan pembahasan 'Potensi Penerimaan Cukai dan Kepabeanan'. Turut hadir Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati dan Amir Uskara, serta Anggota BAKN DPR RI Irwan Ardi Hasman dan Bachrudin Nasori.

Dalam kunjungan tersebut, Tim BAKN DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Benoa Cruise Terminal, dan Pelindo Properti Indonesia (PPI) yang berlokasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. "Hari ini kita meninjau pelabuhan Benoa dan melihat kegiatan beacukai disini dan bagaimana penghasilan mereka dari kepabeanan dan cukai dari kegiatan ekspor impor;" ungkap Wahyu kepada Parlementaria usai pertemuan di Kantor Wilayah DJP Bea Cukai (DJPBC) Bali-Nusra, Tuban, Bali, Senin (28/11/2022).

Politisi dari F-Partai Demokrat ini juga menilai Bea Cukai Bali-Nusra sigap mengantisipasi kapal pesiar yang berlabuh di Pelabuhan Benoa dengan jadwal waktu yang tidak dapat diprediksi. Sehingga, hal itu mengakibatkan tidak terjadi penumpukan di pelabuhan. Mengingat, sektor pariwisata Bali yang perlahan mulai pulih dan menunjukkan tren positif.

Sementara itu, terkait ekspor dan impor yang dilaksanakan oleh DJPBC Bali-Nusra, Wahyu menyampaikan bahwa hasil dari kunjungan tersebut nantinya akan dilakukan telaah untuk memberikan rekomendasi untuk dinilai perlu tidaknya dilakukan perbaikan dalam proses keluar-masuk barang di Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusra menyampaikan tentang peran Bea Cukai dalam proses impor dan ekspor melalui Pelabuhan Benoa. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan mengenai bagaimana langkah Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan Barang Kena Cukai (BKC) di Provinsi Bali. (ann/rdn)